Profil & Informasi irigasi Provinsi Banten

  

Profil Dinas PUPR Banten

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
  2. Pengembangan dan pengelolaan sisten irigasi primer dan sekunder pada derah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota
  3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten/Kota
  4. Pengelolaan dan pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten/Kota
  5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional
  6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
  7. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi
  8. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi
  9. Penyelenggaraan   bangunan gedung  untuk      kepentingan strategis Daerah Provinsi
  10. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan
  11. Penyelenggaraan jalan Provinsi
  12. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
  13. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Derah Provinsi
  14. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya