Profil & Informasi irigasi Provinsi Banten

  

Balai PSDA Wilayah Sungai

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Banten didirikan berdasarkan keputusan Gubernur Banten Nomor 171 Tahun 2001 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Sebelumnya Balai PSDA Provinsi Banten diawali dengan dibentuknya SATGAS PSDA Ciujung-Ciliman berdasarkan SK Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum No. 159/KPTS/1994.

 

Kemudian SATGAS PSDA ini dibentuk menjadi BALAI PSDA WS Ciujung-Ciliman setelah Provinsi Banten berdiri yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten.

 

Pada Tahun 2008 terjadi perubahan SOTK yang mana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) yang kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten, maka Balai PSDA WS Ciujung-Ciliman dipecah menjadi 3 (tiga) balai, yaitu Balai PSDA WS Ciujung-Cidanau, Balai PSDA WS Ciliman-Cisawarna, Balai PSDA WS Cidurian-Cisadane.

 

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten diperbarui lagi melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang mana Balai PSDA WS mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai. Dalam pelaksanaan tugasnya Balai PSDA Provinsi Banten mempunyai fungsi, sebagai berikut:

 

1. Penyusunan rencana teknis operasional Balai;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sumber daya air;

3. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;

4. Pelaksanaan operasional pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air;

5. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian darurat banjir dan kekeringan;

6. Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;

7. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfatan sumber daya air;

8. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

9. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi pengeloaan sumber daya air;

10. Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;

11. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;

12. Pengelolaan ketatausahaan balai;

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.